LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 7	TAHUN 2016
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR     7     TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015 
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang	: a.  	bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015, namun karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan perubahan;
	b.	bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016, Daerah diharuskan melakukan penyesuaian Dana Alokasi Umum Tahun 2016 untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada SKPD dalam rangka pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
	 c. 	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016;

     Mengingat	:	1.	Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2.	Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaha-raan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaha-raan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4503);
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15.	Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593;
18.	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19.	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
20.	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5165);
21.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
24.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Peyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 
26.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alikasi Umum Tahun Anggaran 2016;
27.	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

     MEMUTUSKAN :
Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 11) diubah sebagai berikut:
Pasal  1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016  semula berjumlah Rp.3.606.520.815.258,00 bertambah sejumlah Rp.393.817.222.984,75 sehingga menjadi Rp.4.000.338.038.242,75  dengan rincian sebagai berikut :
1. 	Pendapatan                    
	a. Semula 			      Rp  3.576.520.815.258,00
	b. Bertambah 	   	 Rp     226.412.630.541,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan  	 Rp  3.802.933.445.799,00
2.	Belanja	
a.	Semula 		 Rp.      3.575.495.994.258,00
b.	Bertambah 		 Rp.         377.837.997.933,75
	Jumlah Belanja setelah perubahan 	 Rp       3.953.333.992.191,75
	Surplus/Defisit		 Rp.       (150.400.546.392,75)
3.	Pembiayaan :
a. Penerimaan	
    1) Semula                                      		Rp.         30.000.000.000,00
    2) Bertambah                                 		Rp.       167.404.592.443,75
Jumlah Penerimaan setelah perubahan   	Rp.       197.404.592.443,75

b. Pengeluaran	
1) Semula                                          	Rp.         31.024.821.000,00
2) Bertambah                                     	Rp.         15.979.225.051,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp.        47.004.046.051,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp.  150.400.546.392,75
                       
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.  0,00

	Pasal  2
(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
		a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula                      	          	Rp.       1.384.517.817.450,00
2) Bertambah                                    Rp.          65.527.112.869,00
	Jumlah PAD setelah Perubahan          Rp.         1.450.044.930.319,00
		b. Dana Perimbangan	
1) Semula                      	     	Rp.       1.565.970.193.808,00
2) Bertambah        	            Rp.         767.633.810.772,00                        
 	Jumlah dana Perimbangan setelah perubahan
				Rp.2.333.604.004.580,00
		c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1) Semula                                         	Rp.          626.032.804.000,00
2) Bertambah	             Rp.      (606.748.293.100,00)
     Jumlah lain-lain pendapatan daerah  
    		 Yang Sah setelah perubahan	Rp.         19.284.510.900,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (a) terdiri dari pendapatan :
	a. Pajak  Daerah	
     	1) Semula                                    Rp.         1.015.124.279.000,00
     	2) Bertambah                              Rp.              22.425.320.200,00
     Jumlah Pajak  Daerah  setelah perubahanRp.1.037.549.599.000,00
	b. Retribusi Daerah	
     	1) Semula                                    Rp.             27.218.391.100,00
     	2) Bertambah                              Rp.               2.672.466,900,00
     Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp.29.890.858.000,00
 	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 	
     	1) Semula                                   Rp.         114.508.661.900,00
     	2) Bertambah                             Rp.          43.456.223.290,00
     Jumlah hasil pengelolaan kekayaan  
     daerah yang dipisah setelah perubahanRp.       157.964.885.190,00
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
     	1) Semula                                        	Rp.       227.666.485.450,00
     	2) Berkurang                                    	Rp.         (3.026.897.321,00) 
     Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah 
     yang sah setelah perubahan	Rp.       224.639.588.129,00
 
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (b) terdiri dari pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
     1) Semula                                           Rp.         192.824.364.808,00
     2) Bertambah                                       Rp.          55.130.041.192,00                     
  Jumlah dana bagi hasil  pajak setelah perubahan Rp. 247.954.406.000,00
       b.  Dana Alokasi Umum	
     1) Semula                       	                     Rp.1.117.691.709.000,00
     2) Bertambah                                            Rp. (161.899.195.420,00)
     Dana Alokasi Umum  setelah perubahan Rp.    955.792.513.580,00

c.  Dana Alokasi Khusus 	
     1) Semula                                         Rp.           255.454.120.000,00
     2) Bertambah                                     Rp.          874.402.965.000,00
     Jumlah Dana  setelah Perubahan      Rp.       1.129.857.085.000,00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (c) terdiri dari pendapatan :
a. Hibah	
     1) Semula                        	Rp.         14.241.004.000,00
     2) Berkurang                   	Rp.            (370.493.100,00)
     Jumlah Hibah  setelah perubahan	Rp.         13.870.510.900,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	
     1) Semula                                                	Rp.  611.791.800.000,00
     2) Bertambah                                          	Rp.(606.377.800.000,00)
     Dana penyesuaian setelah perubahan	    Rp.     5.414.000.000,00
		
Pasal 3
(1)	Belanja Daerah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung	
     1) Semula                      	               	Rp.   1.946.919.425.608,00
     2) Bertambah                                        Rp.       180.277.932.000,21
     Jumlah Belanja Tidak Langsung   
setelah Perubahan		Rp.   2.127.197.357.608,21
b. Belanja Langsung	
     1) Semula                       	                	Rp.    1.628.576.568.650,00
     2) Bertambah                  	                	Rp.       197.560.065.933,54
     Jumlah belanja langsung 
setelah perubahan	Rp.  1.826.136.634.583,54
		
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:  
    a. Belanja Pegawai 	
     1) Semula                      	                 Rp.    648.449.200.450,00
     2) Berkurang                                               Rp.     (29.366.083.341,83)
      Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan  	Rp.   619.083.117.108,17
                  b. BelanjaSubsidi 	
   1) Semula                                                    Rp.                           0,00
   2) Bertambah/Berkurang                           Rp.                           0,00
   Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp.                           0,00
  		c. Belanja Hibah 	
    1) Semula                                                 Rp.  749.481.363.000,00
    2) Bertambah                                         Rp.  229.030.437.000,00
    Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan   Rp.  978.511.800.000,00
   		d. Belanja Bantuan Sosial	
    1) Semula                                                   Rp.    33.648.890.000,00
    2) Bertambah                                             Rp.         807.110.000,00
    Jumlah Bantuan sosial setelah perubahanRp      35.456.000.000,00
   	e. Belanja Bagi Hasil 	
    1) Semula                                                 Rp.   477.787.961.238,96    
    2) Berkurang                                              Rp.     (5.212.571.657,96)
 Jumlah Belanja Bagi hasil setelah perubahan Rp. 472.575.389.581,00
 f. Belanja Bantuan Keuangan	
    1) Semula                     	                    Rp.    26.621.050.919,04
    2) Bertambah  		 Rp.    (8.500.000.000,00)
    Jumlah Belanja Bantuan Keuangan 
    setelah perubahan                                      Rp.    18.121.050.919,04
    Belanja Tidak Terduga	
     1) Semula                                                  Rp.    10.930.960.000,00
     2) Bertambah/Berkurang                          	Rp.     (6.480.960.000,00)                    
     Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah 
	Perubahan       	   Rp       4.450.000.000,00
		
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja  :
 a. Belanja Pegawai 	
      1) Semula                                           Rp.        131.099.471.300,00
      2) Bertambah                                Rp.           8.365.511.589,81 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp.     139.464.982.889,81
 b. Belanja Barang dan Jasa	
     1) Semula                                              Rp.      809.514.110.149,86
     2) Bertambah                                        Rp.       145.839.153.700,73 
     Jumlah Barang dan Jasa setelah perubahan Rp.955.353.263.850,59      
          c. Belanja Modal
     1) Semula                                           	Rp.     687.962.987.200,00
     2) Bertambah                                      	Rp. 43.355.400.643,00 Jumlah setelah perubahan               Rp.       731.318.387.843,14

Pasal 4
(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Penerimaan sejumlah	
     1) Semula                                               	Rp.       30.000.000.000,00
     2) Bertambah                                          	Rp.     167.404.592.443,75
     Jumlah Penerimaan  setelah perubahan  Rp.    197.404.592.443,75
b. Pengeluaran sejumlah	
     1) Semula                        	                 Rp.      31.024.821.000,00
     2) Bertambah                                           Rp.     15.979.225.051,00 
     Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.      47.004.046.051,00 
		
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari jenis pembiayaan : 
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah	
     1) Semula                                               Rp.  	 30.000.000.000,00
     2) Bertambah                                         	Rp.     166.754.592.443,75
     Jumlah Penerimaan  setelah perubahan  Rp.    196.754.592.443,75  
b. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman sejumlah	
     1) Semula                                                Rp.           650.000.000,00
     2) Bertambah                                        	 Rp.       	 0,00 
     Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman 
setelah perubahan                                 	Rp.      	650.00.000,00

(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari jenis pembiayaan : 
a.  Penyertaan modal (investasi) Pemda  sejumlah	
     1) Semula                                       	Rp.      	 31.024.821.000,00
     2) Bertambah                                  	Rp.  15.979.225.051,00    Jumlah Penyertaan modal Pemda 
	setelah perubahan                           	Rp.    	47.004.046.051,00

Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.	Lampiran I	:	Ringkasan Perubahan APBD;	
2.	Lampiran II	:	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;	
3.	Lampiran III	:	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;	
4.	Lampiran IV	:	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;	
5.	Lampiran V	:	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara;	
6.	Lampiran VI	:	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;	
7.	Lampiran VII	:	Daftar Kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;	
8.	Lampiran VIII	:	Daftar Pinjaman Daerah. 	

Pasal   6
Gubernur menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.
Pasal 7
(1)	Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran; 
(2)	Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. 	bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
b.	tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. 	berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 
d.	memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

(3)	Selain  keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup: 
a. 	program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 
b. 	keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 

Pasal 8
(1)	Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga. 
(2) 	Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara: 
a. 	menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 
b.	memanfaatkan uang kas yang tersedia. 

(3) 	Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. 
(4) 	Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

Pasal 9
(1)	Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga. 
(2)	Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara. 
(3)	Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 
	a. 	setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD; 
b. 	PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB; 
c. 	pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; 
d. 	penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; 
e.	Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan 
f. 	pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja. 
(4)	Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(5)	Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
(6)	Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Gubernur. 

Pasal  II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal  19 Oktober 2016            
	GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

	ttd.

           	H. M. ZAINUL MAJDI
Diundangkan di Mataram
pada tanggal  19 Oktober 2016      
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

	ttd.

   H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (7/255/2016)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
        Kepala Biro Hukum,

H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH.
   NIP.196512311993031135